Tulisan 3

KEMISKINAN DAN KESENJANGAN

Masalah.

1. Permasalahan Pokok.

Masalah pokok Negara berkembangè Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan atau tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang hidup dibawah garis kemiskinan

 

Kebijakan dan perencanaan pembangunan Orde Baru adalah pembangunan dipusatkan di Jawa (khususnya diJakarta) dengan harapan akan terjadi “Trickle Down Effect” dengan orientasi pada pertumbuhan yang tinggi.

2. Strategi Pembangunan.

Pada awal pemerintah orde baru percaya bahwa proses pembangunan ekonomi akan menghasilkan Trikle down effectè Hasil pembangunan akan menetes ke sector-sektor lain dan wialayah Indonesia lainnya.

Fokus pembangunan ekonomi pemerintahè Mencapai laju pertumbuhan ekonomi yg tinggi dalam waktu yang singkat melalui pembangunan pada:

a. Wilayah yang memiliki fasilitas yang relative lengkap (pelabuhan, telekomunikasi, kereta api, kompleks industri, dll) yakni di P. Jawa khsususnya Jawa Barat.

b.  Sektor-sektor tertentu yang memberikan nilai tambah yang tinggi.

3. Hasil strategi pembangunanè Kurang efektif.

a. 1980 – 1990è Laju pertumbuhan ekonomi (PDB) tinggi

b. Kesenjangan semakin besar (jumlah orang miskin semakin banyak)

4. Perubahan strategi pembangunan

Berdasarkan hasil pembangunan tsb, mulai PELITA 3 pemerintah merubah tujuannya menjadi mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Strategiè          a. Konsentrasi pembangunan diseluruh Indonesia

                                b. Pembangunan untuk seluruh sektorè pengembangan sektor

                                    pertanian melalui berbegai program seperti transmigrasi, industri

                            padat karya, industri rumah tangga

Konsep dan Difinisi.

Pengukuran Kemiskinanè

a. Kemiskinan relatifè

    Konsep yg mengacu pada garis kemiskinan yakni ukuran kesenjangan dalam

    distribusi pendapatan. Kemiskinan relatifè proporsi dari tingkat pendapatan

    rata-rata.

b. Kemiskinan absolute (ekstrim) è Konsep yg tidak mengacu pada garis kemiskinan yakni derajad kemiskinan dibawah dimana kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak terpenuhi.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN

Tidak sulit mencari factor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi dari factor-faktor tersebut sangat sulit memastikan mana penyebab sebenarnya (utama) serta mana yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan.

Kalau diuraikan satu persatu, jumlah factor-faktor yang dapat mempengaruhi, langsung maupun tidak langsung, tingkat kemiskinan cukup banyak, mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan output (atau produktifitas tenaga kerja), tingkat upah neto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja (termasuk jenis pekerjaan yang tersedia), tingkat inflasi, pajak dan subsidi, investasi, alokasi serta kualitas SDA, ketersediaan fasilitas umum (seperti pendidikan dasar, kesehatan, informasi, transportasi, listrik, air dan lokasi pemukiman), penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam di suatu wilayah, etos kerja dan motivasi pekerja, kultur/budaya atau tradisi, hingga politik, bencana alam dan peperangan.  Kalau diamati, sebagian besar dari factor-faktor tersebut juga mempengaruhi satu sama lain.  Misalnya, tingkat pajak yang tinggi membuat tingkat upah neto rendah dan ini bisa mengurangi motivasi kerjsa seseorang sehingga produktivitasnya menurun selanjutnya mengakibatkan tingkat upah netinya berkurang lagi, dan seterusnya.  Jadi tidak mudah memastikan apakah karena pajak naik atau produktivitasnya yang turun membuat pekerja jadi miskin karena upah netonya rendah.

Faktor yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan:

a)      Pertumbuhan

b)      Tingkat pendidikan

c)       Struktur ekonomi

Cara untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan dengan:

1.  Pendekatan Asiomatic mencakup:

a)   The Generalied Entropy (GE)

b)   Ukuran Atkinson

c)    Koefisien Gini

2.  Kriteria Bank Dunia.

        Bank dunia mengklasifikasikan ketidakmerataan berdasarkan tiga lapisan:

v  40 % penduduk berpendapatan terendahè Penduduk termiskin

v  40 % penduduk berpendapatan menengah

v  20 % penduduk berpendapatan tinggi

KLASIFIKASI	DISTRIBUSI PENDAPATAN
Ketimpangan Parah	40 % penduduk berpendapatan rendah menikmati < 12 % pendapatan nasional
Ketimpangan Sedang	40 % penduduk berpendapatan rendah menikmati 12 - 17 % pendapatan nasional
Ketimpangan Lunak (Distribusi Merata)	40 % penduduk berpendapatan rendah menikmati > 17 % pendapatan nasional

Pertengahan tahun 1997 Pendapatan per kapita Indonesia $ US 1,000 dengan 10 % penduduk saja yang menikmati  90% pendapatan nasional dan 90 % penduduk yang menikmati  10% pendapatan nasional berarti pemerataan pendapatan pendapatan masih kurang.

Perbandingan Indonesia dengan Swiss

 

                                                Indonesia                                                                            Swiss

Rasio Angka Gini.

Tahun	Kota	Desa	Nasional
1965	0,34	0,35	0,35
1970	0,33	0,34	0,35
1976	0,35	0,31	0,34
1978	0,38	0,34	0,40
1980	0,36	0,31	0,34
1981	0,33	0,29	0,33
1984	0,32	0,28	0,33
1986	0,32	0,27	0,33
1987	0,32	0,26	0,32
1990	0,34	0,25	0,32
1993	0,33	0,26	0,34
1994	0,34	0,26	0,34
1995	0,35	0,27	0,35
1996	0,35	0,27	0,36
1997	0,35	0,26	0,37

v  Tahun 1065 – 1970 laju rata-rata pertahun PDB 2,7 % dengan angka Gini rat-rata per tahun 0,35

v  1971 – 1980 laju rata-rata pertahun PDB 6 % dengan angka Gini rat-rata per tahun 0,4

v  Tahun 1065 – 1970 laju rata-rata pertahunPDB 2,7 % dengan angka Gini rat-rata per tahun 0,35

v  1981 – 1990 laju rata-rata pertahun PDB 5,4 % dengan angka Gini rat-rata per per tahun 0,3

Kebijakan Anti kemiskinan.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kebijakan, kelembagaan dan penurunan kemiskinan disajikan dan gambar berikut ini.

 

Kebijakan lembaga dunia mencakup World Bank, ADB, UNDP, ILO, dsb.

World bank (1990) peprangan melawan kemiskinan melalui:

a)   Pertumbuhan ekonomi yang luas dan menciptakan lapangan kerja yang padat karya

b)  Pengembangan SDM

c)   Membuat jaringan pengaman social bagi penduduk miskin yang tidak mampu memperoleh dan menikmati pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja serta pengembangan SDM sebagai akibat dari cacat fisik dan mental, bencana, konflik social atau wilayah yang terisolasi

World bank (2000) memberikan resep baru dalam memerangi kemiskinan dengan 3 pilar:

a)   Pemberdayaan yaitu proses peningkatan kapasitas penduduk miskin untuk mempengaruhi lembaga-lembaga pemerintah yang mempengaruhi kehidupan mereka dengan memperkuat partisipasi mereka dalam proses politik dan pengambilan keputusan tingkat local.

b)  Keamanan yaitu proteksi bagi orang miskin terhadap goncangan yang merugikan melalui manajemen yang lebih baik dalam menangani goncangan ekonomi makrodan jaringan pengaman yang lebih komprehensif

c)   Kesempatan yaitu proses peningkatan akses kaum miskin terhadap modal fisik dan modal manusia dan peningkatan tingkat pengembalian dari asset asset tersebut.

ADB (1999) menyatakan ada 3 pilar untuk mengentaskan kemiskinan:

a)   Pertumbuhan berkelanjutan yang prokemiskinan

b)  Pengembangan social yang mencakup: pengembangan SDM, modal social, perbaikan status perempuan, dan perlindungan social

c)   Manajemen ekonomi makro dan pemerintahan yang baik yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan

d)  Factor tambahan:

·      Pembersihan polusi udara dan air kota-kota besar

·      Reboisasi hutan, penumbuhan SDM, dan perbaikan tanah

Strategi oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan:

a)   Jangka pendek yaitu membangun sector pertanian, usaha kecil dan ekonomi pedesaan

b)  Jangka menenga\h dan panjang mencakup:

·      Pembangunan dan penguatan sector swasta

·      Kerjasama regional

·      Manajemen APBN dan administrasi

·      Desentralisasi

·      Pendidikan dan kesehatan

·      Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan

·      Pembagian tanah pertanian yang merata

Kesimpulan : jadi , kesenjangan yang ditimbulkan oleh kemiskinan terjadi sebagian karna budaya kemiskinan yang sudah mengakar dari pemerintahan pemerintahan yang ada sebelumnya.dan sulit untuk diatasi hingga sekarang .

·         SUMBER: : https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fkuswanto.staff.gunadarma.ac.id%2FDownloads%2Ffiles%2F19598%2F4-KEMISKINAN%2BDAN%2BKESENJANGAN.doc&ei=c4K0U4b3DMy2uASA1YHwCA&usg=AFQjCNEWxD_4nEdAEBpDmdB0orC1KTBW5A&sig2=EAT6xeXh4J4cjMJhDQ7wTA

·         http://ardhiananoerhaq.blogspot.com/2011/03/kemiskinan-dan-kesenjangan-perekonomian.html

Nur Oktafiyani

26213623

1EB03

S1-AKUNTANSI, Depok.

Perekonomian Indonesia.

Tulisan 2

Nama Seminar: Seminar Akuntansi Forensik

Judul Seminar: No Fraud,No Corruption

Penyelenggara: BEM Fak. Ekonomi
Membicarakan : -Akuntansi yang diperlukan untuk meninjau laporan

keuangan lebih jauh, agar korupsi dapat terungkap.

Tempat: Gedung D460 Universitas Gunadarma,Depok.

Tanggal: 9 November 2013

Nama Seminar : Gunadarma Sharia Economic Event 2014

Judul Seminar: Sharia For Liberty

Penyelenggara           : Sharia Economic Forum
Membicarakan : mulai runtuhnya Negara-negara penganut paham
Kapitalis ,dan mulai berkembangnya Negara-negara yang menganu Paham syariah.seperti
institusi bank yang mulai menganut syariah .

Tempat                       : Universitas Gunadarma D460 Depok

Tanggal                      : 11 Maret 2014

Nama Seminar           : Gunadarma Sharia Economic Event 2014

Judul Seminar            : The Role of Waqf Institution In The World Muslim Development
Membicarakan : kebanyakan orang berpresepsi bahwa waqaf hanya
Untuk tanah kuburan atau mesjid saja ,tetapi melalui seminar ini
Saya baru mengetahui bahwa waqaf tidak hanya itu saja tetapi waqaf
Dapat juga untuk perkembangan ekonomi suatu Negara .seperti
Waqaf tanah untuk pasar ,waqaf tersebut lebih banyak bermanfaat
Bagi perkembangan perekonomian.

Penyelenggara           : Sharia Economic Forum

Tempat                       : Universitas Gunadarma D460 Depok

Tanggal                      : 11 Maret 2014

Nama Seminar           : Gunadarma Sharia Economic Event 2014

Judul Seminar           : Mengukur Prospek Dunia Usaha dalam Bisnis Syariah

Penyelenggara           : Sharia Economic Forum

Tempat                       : Universitas Gunadarma D460 Depok

Tanggal                      : 12 Maret 2014

Nama Seminar           : Gunadarma Sharia Economic Event 2014
Judul Seminar            : The Development of Takaful Market and Critical for Global Economic Development

Membicarakan: Takaful yang berati saling tolong menolong, dalam islam terdapat Asuransi yang sejujurnya saya baru mengetahui setelah mengikuti seminar 
Ini. Asuransi dalam islam mempunyai konsep tolong menolong, dengan tidak
Mengambil keuntungan sebesar mungkin.

Penyelenggara           : Sharia Economic Forum

Tempat                       : Universitas Gunadarma D460 Depok

Tanggal                      : 12 Maret 2014

Tugas 2 (PI) semester 2

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Masa Pemerintahan SBY-Budiono

          Permasalahan kemiskinan terus actual di Indonesia, bahkan sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kemiskinan bagai benang kusut yang tak terurai dri waktu ke waktu ,bahkan dari pemerintahan ke pemerintahan . namun hal ini bukan berarti suatu pembenaran untuk membiarkan kemiskinan terus belangsung di negri ini.. justru setiap periode pemerintahan ditantang untuk  mengatasinya, atau setidaknya mengatasi kusutnya benang kemiskinan  yang menggurita selama ini.

            Kini, pada masa pemerintahan SBY-budiono , masalah kemiskinan  juga masih menjadi permasalahan panjang yang tak ada ujung. Permasalahan kemiskinan tersebut dapat dilihat dari berbagai dimensi, yang terkadang membuat bingung , dari mana harus mencari solusi. Bertahun-tahun kemiskinan dibahas para pakar, bertahun-tahun pemerintah membuat dan melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan , namun tetap saja kemiskinan menjadi permasalahan yang tak kunjung usai.

            Kenyataan tersebut memunculkan banyak pertanyaan ,apa yang sebenarnya menjadi akar permasalahan dan faktor-faktor yang dominan dibalik kemiskinan? Mungkin hanya sebuah impian, bagi siapapun yang ingin mendapat jawaban secepatnya atas permasalahan tersebut. Sungguh,diperlukan waktu dan pemikiran yang jernih serta analisis yang komprehensif untuk mendapatkannya.

            Sudah menjadi kesadaran pada para pemimpin bangsa paling tidak semenjak rejim Orde Baru – Suharto hingga rejim pemerintahan SBY, bahwa salah satu problem utama di Indonesia adalah problem kemiskinan disamping korupsi yang juga merupakan problem utama lainnya. Diantara kedua hal ini nampaknya juga sudah diyakini adanya keterkaitan yang erat. Dalam arti korupsi bisa menjadi variabel independen atas munculnya kemiskinan, namun juga upaya-upaya penanggulangan kemiskinanpun sering kali malah semakin menambah lahan yang dapat memunculkan praktek-praktek korupsi.

Kenyataan yang ada juga menunjukkan bahwa pemerintah selaku aktor yang paling bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat juga tidak tinggal diam dalam menghadapi problem-problem sosial, khususnya problem kemiskinan. Banyak kebijakan-kebijakan sudah dikeluarkan untuk mengatasi persoalan tersebut. Meskipun juga sangat disadari bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan diimplementasikan tetap saja masih menempatkan problem kemiskinan sebagai problem yang sangat kompleks dan belum bisa diselesaikan secara signifikan.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk mengurangi atau menghapuskan kemiskinan nampaknya juga belum mampu secara signifikan mencapai harapan yang diinginkan. Sebagai contoh misalnya kebijakan yang ditujukan untuk kawasan desa tertinggal yaitu dengan dikeluarkannya Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dulu pernah dicanangkaan nampaknya juga hanya meninggalkan label permanen bagi masyarakat desa yang miskin hingga saat ini. Program ini dirancang untuk meningkatkan aktivitas ekonomi produktif di pedesaan dengan memberi insentif usaha kepada masyarakat. Namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap beberapa desa baik di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Garut Jawa Barat pada kenyataannya menunjukkan bahwa desa-desa yang dulu masuk dalam kategori IDT hingga saat inipun masih menampilkan sosok kemiskinan. Ini berarti kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan tersebut tidak memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap upaya untuk mengurangi kemiskinan. Bahkan yang sering kali terjadi adalah bahwa kebijakan tersebut justru malah memberikan keuntungan yang tidak semestinya diterima oleh orang-orang yang berada di sekitar pusat kekuasaan di masyarakat desa.

            Sejak adanya program pengentasan kemiskinan tersebut, kemudian secara berturut-turut lahir beberapa generasi program yang ditujukan untuk penanggulan kemiskian. Program-program ini semakin menemukan relevansinya dengan adanya krisis ekonomi yang berakibat meningkatnya jumlah orang yang kehilangan pekerjaan.

            Contoh kebijakan lainnya yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan misalnya seperti yang disebut dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat penanggukangan kemiskinan yang berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan di pedesaan, memperkuat kelembagaan pemerintah dan masyarakat, serta mendorong terlaksananyha good governance. Tujuan unum ini selaras dengan pelaksanaan desentralisaasi yang sedang berjalan dalam hal penguatan sistem pengelolaan kepentingan publik di tingkat lokal. Secara lebih khusus kegiatan-kegiatan dalam PPK ditujukan untuk :

1.    Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan,           khususnya       kelompok miskin dan perempuan.

2.    Meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin di bidang pendidikan dan             kesehatan.

3.    Meningkatkan penyediaan prasarana sosial ekonomi masyarakat pedesaan.

4.    Memperluas kesempatan berusaha dan pengembangan usaha bagi kelompok           miskin di pedesaan.

5.    Mengembangkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan,           menyelenggarakan,                 dan melestarikan pembangunan di pedesaan serta        mengakses sumber daya yang             tersedia.

6.    Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan pengawasan        terhadap          program pembangunan di pedesaan.

7.    Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan pembangunan di desa atau antar   desa.

            Kesimpulan Akhir:

Upaya untuk memberantas korupsi (bad governance) yang nantinya akan berdampak pada upaya perbaikan kondisi masyarkat, khususnya masyarakat miskin, harus ditopang dengan komitmen yang kuat untuk menjaga dan mendorong secara terus menerus proses demokrasi. Hanya dengan perwujudan iklim politik yang demokratislah yang diharapkan dapat mengembalikan dan mengangkat manusia-manusia Indonesia yang bermartabat. Dilain pihak upaya-upaya yang dapat mengikis iklim demokrasi harus dihadapi secara tegas. Hanya dengan mengimplentasikan sistem politik yang yang secara substansial benar-benar demokratislah, maka korupsi akan bisa diberantas. Hal ini hanya bisa dilakukan kalau kita bisa saling bahu-membahu dan saling mengontrol. Oleh karena itu kritik-kritik intern harus disikapi sebagai upaya untuk saling membersihkan diri, dan dalam upaya untuk membangun masyarakat yang lebih beradab.

Dari sinilah kita bisa lebih berharap bahwa dengan semakin berkurangnya praktek-praktek korupsi maka pemanfaatan dana yang seharusnya diorientasikan untuk pemenuhan kebutahan masyarakat dapat semakin efektif. Hal ini diharapkan semakin dapat menjamin upaya-upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan tidak bisa hanya diatasi dengan mengandalkan penerbitan seperangkat kebijakan-kebijakan. Kemiskinan untuk di Indonesia justru harus dimulai dari perlakukan dan aksi yang justru diarahkan kepada aktor pemerintah untuk secara terus menerus harus dibersihkan dari praktek-praktek korupsi. Dengan demikian hal ini akan dapat memberikan jaminan kepada masyarakat, khususnya yang masuk dalam kategori miskin, untuk bisa kembali dapat merasakan sebagai warga negara dengan segala hak-hal yang secara proporsional harus dipernuhi

Sumber :

http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/buku_tim/buku-tim-11.pdf

http://piusprasetyo.wordpress.com/good-governance-menanggulangi-kemiskinan/

Nama: Nur Oktafiyani

Npm : 26213623

Kelas : 1EB03

Ekonomi

S1-Akuntansi

TUGAS 1(PI) semester 2

SISTEM PEREKONOMIAN

       Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem tersebut.

Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuahperekonomian terencana (planned economies) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan.

Perekonomian terencana

Ada dua bentuk utama perekonomian terencana, yaitu komunisme dan sosialisme. Sebagai wujud pemikiran Karl Marx, komunisme adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Namun, lanjutnya, kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara; Ketika perekonomian masyarakat dianggap telah matang, pemerintah harus memberikan hak atas faktor-faktor produksi itu kepada para buruh. Uni Soviet dan banyak negara Eropa Timur lainnya menggunakan sistem ekonomi ini hingga akhir abad ke-20. Namun saat ini, hanya Kuba, Korea Utara, Vietnam, dan RRC yang menggunakan sistem ini. Negara-negara itu pun tidak sepenuhnya mengatur faktor produksi. China, misalnya, mulai melonggarkan peraturan dan memperbolehkan perusahaan swasta mengontrol faktor produksinya sendiri.

Sistem ekonomi tradisional

Pada kehidupan masyarakat tradisional berkembang suatu sistem ekonomi tradisional. Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan bergantung pada sumber daya alam. masyarakat juga memproduksi barang pemenuh kebutuhan yang di produksi hanya untuk kebutuhan tiap-tiap rumah tangga. dengan demikian rumah tangga dapat bertindak sebagai konsumen, produsen, dan keduannya.

Perekonomian pasar

Perekonomian pasar bergantung pada kapitalisme dan liberalisme untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli barang yang mereka inginkan (dalam batas-batas tertentu). Sebagai akibatnya, barang yang diproduksi dan harga yang berlaku ditentukan oleh mekanisme penawaran-permintaan.

Perekonomian pasar campuran

Perekonomian pasar campuran atau mixed market economies  adalah gabungan antara sistem perekonomian pasar dan terencana. Menurut Griffin, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang benar-benar melaksanakan perekonomian pasar atau pun terencana, bahkan negara seperti Amerika Serikat. Meskipun dikenal sangat bebas, pemerintah Amerika Serikat tetap mengeluarkan beberapa peraturan yang membatasi kegiatan ekonomi. Misalnya larangan untuk menjual barang-barang tertentu untuk anak di bawah umur, pengontrolan iklan (advertising), dan lain-lain. Begitu pula dengan negara-negara perekonomian terencana. Saat ini, banyak negara-negara Blok Timur yang telah melakukan privatisasi—pengubahan status perusahaaan pemerintah menjadi perusahaan swasta.

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

            Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, sudah banyak tokoh-tokoh negara pada saat itu telah merumuskan sistem perekonomian yang tepat bagi bangsa indonesia, baik secara individu maupun diskusi kelompok. Tokoh ekonomi indonesia saat itu, Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di negara Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa sistem yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam campuran tetapi dalam proses perkembanganya telah disepakati suatu bentuk ekonomi baru yang dinamakan sebagai Sistem Ekonomi Pancasila yang didalamnya mengandung unsur penting yang disebut Demokrasi Ekonomi.

            Mengapa dipilih sistem Demokrasi ekonomi, karena menurut beliau sistem Demokrasi Ekonomi memiliki ciri-ciri yang positif, diantaranya adalah :

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

·         Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

·         Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendakinya serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

·         Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

·         Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Dengan demikian perekonomian Indonesia tidak mengizinkan adanya :

Free fiht liberalism, yaitu adanya suatu kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah dan terjajah dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si miskin.

Etatisme, yaitu keikutsertaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motivasi dan kreasi masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat. Jadi masyarakat hanya bersikap pasif saja

Monopoli, suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti keinginan sang monopoli. Disini konsumen seperti robot yang diatur untuk mengikuti jalannya permainan.

Meskipun awal perkembangan perekonomian indonesia menganut sistem ekonomi pancasila. Ekonomi demokrasi dan mungkin ‘campuran’ namun bukan berarti sistem perekonomian liberalis dan etatisme tidak pernah terjadi di Indonesia. Awal tahun 1950-an sampai dengan tahun 1957-an merupakan bukti sejarah adanya corak liberalis dalam perekonomian Indonesia. Demikian juga dengan sistem etatisme, pernah juga mewarnai corak perekonomian di tahun 1960-an sampai masa orde baru.

Faktor-faktor penyebab kegagalan sistem perekonomian Indonesia adalah :

·         Program tersebut disusun oleh tokoh yang relatif bukan bidangnya, namun oleh tokoh politik, sehingga keputusan yang dibuat cenderung menitikberatkan pada masalah politik bukan masalah ekonomi.

·         Akibat lanjutan dari kegagalan diatas dana negara yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan kegiatan ekonomi justru dialokasikan untuk kepentingan politik dan perang.

·         Adanya kecenderungan terpengaruh untuk menggunakan sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Akibat yang ditimbulkan dari sistem etatisme yang pernah terjadi di indonesia pada periode tersebut, yaitu :

1.     Semakin rusaknya sarana produksi dan komunikasi yang membawa dampak menurunnya nilai ekspor kita.

2.    Hutang luar negeri yang justru dipergunakan untuk proyek ‘Mercu Suar’Defisit anggaran negara yang makin besar

3.    laju pertumbuhan penduduk yang lebih besar dari pertumbuhan ekonomi

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_perekonomian

                   http://aanadesaputro.wordpress.com/2013/04/12/sistem-perekonomian-indonesia/

Nur Oktafiyani (26213623)

1EB03